AURORA NEWS - Pemerintah Australia akan memperkenalkan undang-undang yang bakal memasukkan layanan 'pay later' atau beli sekarang, bayar nanti (Buy Now, Pay Later-BNPL) sebagai produk kredit, Senin (22/5).
Rancangan aturan baru ini untuk melindungi konsumen di industri yang sebagian besar belum diatur secara ketat.
Perusahaan BNPL biasanya menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa bunga dengan pemeriksaan kredit minimal dan sebagian besar digunakan oleh orang-orang yang kekurangan uang saat membeli barang.
"Mereka (BNPL) sangat populer tetapi kami perlu memastikan bahwa kami dapat mengelolanya dengan tepat," kata Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers kepada televisi ABC.
"Cara terbaik untuk melakukannya adalah membuat undang-undang, mengaturnya sebagai produk kredit, sehingga kami dapat mengelola beberapa risikonya."
Baca Juga: Polisi Obesitas di India Diharuskan Turunkan Berat Badan atau Pensiun Dini
Tidak adanya biaya bunga telah membebaskan mereka dari regulasi kredit konsumen dan sektor ini telah melihat lonjakan bisnisnya selama kegilaan belanja online yang dipicu oleh insentif stimulus COVID-19 dan suku bunga yang sangat rendah.
Tetapi kekhawatiran tentang pembayaran telah meningkat karena Australia berjuang melawan inflasi yang tinggi, yang saat ini sudah berada di level tertinggi dalam 30 tahun terakhir.
Dalam aturan baru itu, perusahaan BNPL akan diharuskan memiliki lisensi kredit, membuat tunjangan untuk kesulitan keuangan dan tunduk pada undang-undang yang sama dengan perusahaan penerbit kartu kredit.
Baca Juga: Arab Saudi Ukir Sejarah, Berhasil Kirim Astronaut Wanita Pertamanya ke ISS
Ada belasan perusahaan BNPL di Australia yang terdaftar dan memiliki sekitar 7 juta akun aktif dengan transaksi mencapai 10,9 miliar dollar AS pada 2021-2022, atau naik 37% dibanding periode sebelumnya.
Sejauh ini perusahaan BNPL terbesar Australia, Afterpay, dibeli pada tahun 2022 oleh pendiri Twitter Jack Dorsey's Block Inc (SQ.N), menentang aturan baru pemerintah.
Sementara PayPal Holdings Inc (PYPL.O) mengatakan ingin BNPL tunduk pada undang-undang perlindungan konsumen.
Pemerintah akan mengungkap rancangan undang-undang untuk konsultasi akhir tahun ini dan RUU tersebut akan diperkenalkan ke parlemen pada akhir tahun ini. ***
