AURORA NEWS - Menyusul langkah Komis Eropa dan negara-negara barat lainnya, Inggris akan melarang aplikasi TikTok di telepon genggam milik pemerintah, Kamis (16/3).
Melansir VOA Indonesia, TikTok semakin disoroti akibat kekhawatiran akan jatuhnya data pribadi pengguna aplikasi milik ByteDance itu ke tangan pemerintah China sehingga merusak kepentingan keamanan Barat.
“Keamanan informasi sensitif pemerintah harus diutamakan, untuk itu hari ini kami melarang aplikasi itu pada perangkat pemerintah. Penggunaan aplikasi pengumpul data lainnya akan terus ditinjau,” kata Menteri Kantor Kabinet Inggris Oliver Dowden.
Dowden mengatakan kepada parlemen bahwa perangkat pemerintah kini hanya dapat mengakses aplikasi pihak ketiga yang sudah disetujui.
Larangan TikTok itu tidak berlaku pada perangkat pribadi milik pegawai pemerintah maupun menteri. Selain itu, ada pengecualian terbatas di mana TikTok diperlukan pada perangkat pemerintah untuk tujuan kerja, tambahnya.
Selama ini badan-badan pemerintahan Inggris dan para menteri semakin memanfaatkan TikTok dan platform lainnya untuk berkomunikasi dengan pemilih.
Menteri Energi Grant Shapps mengatakan, larangan pada perangkat pemerintah itu masuk akal, namun ia akan tetap menggunakan platform itu pada perangkat pribadinya.
Pemerintah Inggris telah meminta Pusat Keamanan Siber Nasional untuk memeriksa potensi kerentanan data pemerintah dari aplikasi-aplikasi media sosial dan risiko akses dan penggunaan informasi sensitif.
Sebelumnya, Amerika Serikat, Kanada, Belgia dan Komisi Eropa telah lebih dulu melarang TikTok dari perangkat pemerintah.
“Melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah merupakan langkah yang bijaksana dan sepadan, sesuai saran dari para pakar keamanan siber kami,” kata Dowden.
Merespon keputusan Inggris, pihak TikTok kecewa dengan keputusan itu dan telah mulai mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi data pribadi pengguna asal Eropa.
“Kami percaya larangan-larangan ini didasarkan pada kesalahpahaman mendasar dan didorong oleh geopolitik yang lebih luas, di mana TikTok dan jutaan pengguna kami di Inggris tidak terlibat,” kata seorang juru bicara TikTok.
Sementara pemerintah China mengatakan, keputusan Inggris tersebut didasarkan pada pertimbangan politik ketimbang fakta lapangan.
"Tindakan itu mencampuri operasi normal perusahaan-perusahaan terkait di Inggris dan pada akhirnya hanya akan merugikan kepentingan Inggris sendiri,” tulis pernyataan Kedutaan Besar China di London.
